Ordonasi Belanda (Dutch Order) merupakan sistem politik yang diprakarsai oleh bangsa Belanda di Indonesia sejak berakhirnya Perang Eropa tiga abad lalu. Ini menempatkan bangsa Belanda pada posisi dominan dalam mengatur dan mengawasi kehidupan masyarakat Indonesia. Ordonasi Belanda menekankan nilai-nilai seperti pembagian kelas, budaya kerja, hukum, dan pemerintahan dengan sangat tegas. Ini diperkenalkan untuk mencapai tujuan Belanda untuk memperkaya kekuasaan dan konsolidasi mereka di wilayah koloni mereka yang baru, serta mempromosikan etika protestan dan sistem nilai-nilai Eropa. Selama masa Raja Belanda, sistem Ordonansi Belanda digunakan untuk menyerang hak asasi manusia yang ada, memodifikasi hukum dan adat Istiadat tradisional, dan menghalangi kemajuan politik dan ekonomi Indonesia. Sistem ini juga menciptakan sebuah sistem kelas yang menghalangi perkembangan masyarakat, yang mengharuskan para penduduk menjaga jarak dengan para priyayi Dutch. Ini menyebabkan sebuah gerakan perlawanan yang menentang kolonialisme Belanda yang marak pada abad ke 19. Pada saat Ordonasi Belanda ditandatangani oleh pemerintah Belanda dan Indonesia pada tahun 1949, sebuah serangkaian perubahan disepakati untuk mendistribusikan kembali kekuasaan pada struktur yang lebih adil. Ini menyebabkan perubahan-perubahan penting dalam sektor publik di Indonesia dan menyebabkan terbentuknya konsep modern tentang hak asasi manusia dan konstitusi. Meskipun Ordonasi Belanda telah lama berakhir, pengaruh sistem ini masih terlihat dalam sebagian besar aspek kehidupan di Indonesia.